Shima, Ratu Kalinyamat, Kartini dan Quo Vadis Perempuan Indonesia? #2

purple

Oleh Yeni Mulati Ahmad a.k.a Afifah Afra

Baca Artikel BAGIAN SATU

Proses dialog antara perempuan masa kini dengan para perempuan penggerak peradaban itu, harusnya lebih pada bagaimana meneladani mereka. Leadership, integritas, kemampuan mengambil risiko, budaya berliterasi, heroisme dan semangat pembelaan kaum tertindas, tradisi keilmuan yang baik, dan kesediaan berkorban untuk bangsa dan negara, mestinya menjadi obsesi setiap perempuan masa kini. Jika aksi semacam Ratu Kalinyamat tampak terlalu sulit, maka aksi yang lebih kongkrit seperti advokasi dan langkah-langkah memajukan kehidupan kaum perempuan sangatlah dinanti-nanti.

Dari data Migrant Care misalnya, dalam kurun waktu 2004-2014, tercatat 3 buruh migran Indonesia (2 di antaranya PRT migran) dieksekusi mati tanpa pembelaan berarti, 23 buruh migran Indonesia (mayoritas PRT migran) divonis mati dengan kekuatan hukum tetap, dan sekitar 265 lainnya dalam proses pengadilan dengan ancaman hukuman mati. Mayoritas dari mereka adalah kaum perempuan. Sementara, menurut data dari Kemenkes, berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007, angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia dari 228 per 100.000 kelahiran. Sebuah angka yang cukup tinggi. Di dunia pendidika, sekitar 9,36 % dari total perempuan di Indonesia, menurut Hasil Susenas 2012, juga masih buta huruf. Padahal, angka melek huruf pada laki-laki adalah 95,87%. Permasalahan-permasalahan tersebut hanya sebagian kecil dari permasalah besar yang membelit kaum perempuan.
Tetapi sayangnya, pembacaan atas sejarah ternyata masih sekadar kronik belaka. Kita tahu, setiap tanggal 21 April, diperingati Hari Kartini. Alih-alih mengejawantahkan semangat Kartini dalam mengadvokasi kaum perempuan, masyarakat saat ini hanya sekadar mengejar kemeriahan yang seringkali tanpa makna, misal lomba mengenakan sanggul, lomba kebaya dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa proses dialog antarwaktu ternyata baru menyentuh ranah kulit belaka, dan belum menjadi substansi.

Demikian pula, penunjukkan kader-kader perempuan oleh berbagai partai politik untuk menduduki posisi tertentu, seringkali tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas dan kapabilitas. Dalam Pemilu misalnya, ada kuota 30% untuk kaum perempuan. Tetapi nyatanya, tak banyak Parpol yang benar-benar mengutus kader perempuan terbaik untuk memenuhi kuota tersebut, entah karena Parpol itu tidak berhasil mendidik kader perempuanya untuk menjadi politisi yang hebat, atau entah faktor lainnya.

Tentu perempuan tak perlu menunggu uluran tangan pihak lain untuk bisa menjadi unggul. Perempuan harus berusaha sendiri menjadi maju, salah satunya melakukan dialog yang mendalam dengan catatan-catatan sejarah. Jika perempuan sendiri sudah malas melakukan upaya perbaikan diri, kita perlu bertanya: Quo Vadis Perempuan Indonesia? (www.afifahafra.net).

Baca Artikel BAGIAN SATU

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *